....BAGAIMANA DAN APALAGI YG HARUS SBY BEDAKAN ? --- JIKA KEDUANYA SELALU
" TIDAK PASTI " ....? .......HAHAAAAAA...........
-------Original Message-------
From: GELORA45
Date: 6.2.2012 3:49:36
To: GELORA_In
Subject: [GELORA45] SBY Tak Bisa Bedakan Antara Kepastian Hukum dan
Kepastian Politik - Marzuki Alie: SBY Sudah Sangat Tegas - Anas Tak Mau
Tanggapi Pidato SBY
http://www.suarapembaruan
com/home/sby-tak-bisa-bedakan-antara-kepastian-hukum-dan-kepastian-politik/16
52#Scene_1
Tak Nonaktifkan Anas
SBY Tak Bisa Bedakan Antara Kepastian Hukum dan Kepastian Politik
Senin, 6 Februari 2012 | 6:57
Susilo Bambang Yudhoyono [google]
Sudah bisa diduga, pidato Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor Jawa Barat, Minggu
(5/2), biasa-biasa saja. Atau dengan kata lain, tidak ada yang luar biasa.
Publik yang sudah muak dengan korupsi sangat kecewa, ketika SBY tidak
mengutak-atik Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum, yang di mata
masyarakat jelas dia diduga terlibat dalam berbagai kasus korupsi.
SBY malah dengan suara tegas melindungi Anas. "Saya katakan tidak ada
penonaktifan saudara Anas Urbaningrum sebagai Ketua Partai Demokrat. Kenapa?
Karena proses hukum di KPK masih berlangsung. Kita pegang asas praduga tak
bersalah," kata Yudhoyono.
Sikap lembek SBY ini mengundang seribu satu pertanyaan. Ada apa SBY tidak
bisa menindak tegas Anas Urbaningrum? Apakah keduanya saling memegang kartu
truf, dan jika dibuka keduanya akan bermasalah? Mengapa SBY selalu
bersandar kepada KPK untuk menyelesaikan masalah yang melilit partainya? Dan
masih banyak pertanyaan lainnya.
Pengamat hukum tata negara, Irman Putra Sidin, mungkin satu-satunya
pengamat hukum yang mengeritik habis pernyataan SBY itu.
Bagi Irman, SBY tidak bisa membedakan antara kepastian hukum dan kepastian
politik terhadap permasalahan kader-kadernya tersebut. "Partai Demokrat
jangan mendorong atau mengerem KPK, untuk memastikan status kadernya yang
bermasalah dengan hukum," katanya.
Partai Demokrat harus sadar dan bisa membedakan bahwa KPK bergerak di
wilayah hukum, dan tidak ada urusan dengan politik. Urusan citra Partai
Demokrat yang terpuruk, dengan kasus yang melibatkan kadernya adalah urusan
internal Partai Demokrat, dan itu urusan politik murni.
"Mau tersungkur atau tidak citranya, itu urusan Partai Demokrat dan tidak
ada urusan dengan KPK," kata Irman kepada SP di Jakarta, Senin (6/2) pagi.
Pernyataan SBY yang baru akan menjatuhkan hukuman bagi kadernya jika KPK
menetapkan sebagai tersangka, menurut Irman Putra Sidin, itu artinya sama
saja Partai Demokrat berusaha menarik pranata hukum untuk kepentingan
politiknya. "Mau pecat siapa, mempertahankan siapa, menaikkan siapa, itu
urusan Partai Demokrat. Untuk apa melibatkan pranata hukum?" katanya.
Partai Demokrat, menurut dia, bisa melakukan langkah politik apapun kepada
kadernya yang dinilai merugikan partai. Demokrat juga bisa melakukan
tindakan politik, tanpa harus kadernya melanggar hukum.
Jika kadernya dianggap merugikan partai, tidak bisa memimpin atau dianggap
melakukan kesalahan organisasi lainnya, SBY bisa mengambil langkah "KPK
bukan penentu langkah PD, dan KPK tidak bisa diperintah oleh PD untuk begini
atau begitu. Memangnya KPK yang menentukan langkah PD? KPK tidak bisa
diperintah harus begini atau begitu," katanya.
Ketua partai, kata dia, bukan menjalankan fungsi negara, tapi fungsi
organisasi internal partai. Maka kalau dianggap merugikan partai, itu
menjadi urusan partai.
"Jangan sampai terjadi KPK seolah menjadi penentu siapa ketua umum partai
atau hal lainnya. Jika dibiarkan, maka KPK bisa menentukan hitam putihnya
negeri ini. Semua memohon pada KPK, dan rusak negeri ini jadinya," katanya.
Marzuki Alie: SBY Sudah Sangat Tegas
Monday, 06 February 2012 08:21
0 Komentar
Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie mengatakan,
pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sangat tegas dan menjawab semua
pertanyaan selama ini. Karena itu, Marzuki mengimbau seluruh kader agar
mematuhi seluruh pernyataan SBY selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.
"Pernyataannya sudah sangat tegas, jelas, dan menjawab semua pertanyaan
selama ini. Jangan lagi ada upaya-upaya untuk membelokkan masalah hukum ke
arah seolah-olah ada konflik internal di tubuh Demokrat. Semua kader PD
harus menjalankan semua arahan dari ketua dewan pembina tersebut," ujarnya,
di Jakarta, Minggu malam (5/2).
Pidato SBY itu, menurut Marzuki, juga merupakan teguran yang sangat keras
kepada kader yang belum pernah beliau lakukan.
Marzuki lantas mengajak seluruh kader PD kompak dan tidak melakukan
langkah-langkah yang memunculkan dugaan adanya perseteruan.
Sebagaimana SBY, dirinya pun yakin bahwa KPK akan menjalankan proses hukum
tanpa bisa diintervensi oleh siapa pun.
"Teguran keras juga ditujukan kepada orang-orang yang mau membusukkan PD
akan dilawan dan tidak bisa dibiarkan," katanya menegaskan.
Terkait dengan adanya kader PD yang tidak mematuhi etika dan menyampaikan
hal-hal yang tidak sepatutnya disampaikan, Marzuki yakin bahwa Dewan
Kehormatan PD akan mengambil tindakan terhadap kader seperti itu.
"Untuk kader yang melanggar aturan tentunya akan diambil tindakan, dan itu
fungsi Dewan Kehormatan," katanya.
PD Harus Konsisten
Sementara itu, pengamat politik dari CSIS J. Kristiadi mengatakan bahwa PD
harus konsisten dengan apa yang mereka katakan bahwa mereka adalah partai
yang bersih, beretika, dan prorakyat.
Kalau SBY mau menjadi panglima perang terhadap korupsi seperti yang sering
dikemukakannya, kata dia, tidak ada jalan selain SBY harus bertindak keras
terhadap mereka yang sudah terindikasi korupsi.
"Hanya SBY harus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada aparat penegak
hukum tanpa melakukan rekayasa apa pun," katanya.
Sekarang ini, kata Kristiadi, kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan
Partai Demokrat sudah rendah sekali. Dan, itu harus disikapi.
Ia menandaskan bahwa SBY seharusnya bisa melakukan tindakan tegas kepada
sumber-sumber yang mengakibatkan Partai Demokrat rontok reputrasinya.
"Tanpa menghakimi lebih dahulu, dia harus tegas bagaimana merespons
kemerosotan reputasi PD. `Kan banyak pihak, Angelina Sondakh, Mirwan Amir,
Andy Malarangeng, dan Anas Urbaningrum yang menjadi sumber dari kemerosotan
Demokrat, harus ditegaskan mau diapakan," katanya.
Tindakan pembiaran, menurut Kristiadi, akan menghacurkan citra SBY dan
Partai Demokrat.
"Gak bener kalau dibiarkan, ini makin menghancurkan. Anas dan juga
kader-kader PD lainnya yang terindikasi korupsi toh sudah tahu risikonya,"
katanya.
Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Cecep Effendy,
mengatakan bahwa tidak salah jika SBY mau menunggu proses hukum terhadap
kader yang bermasalah dengan kasus korupsi.
Namun, menurut dia, hal itu justru akan menunjukkan standar yang digunakan
oleh SBY dalam memimpin Partai Demokrat adalah standar biasa dan normatif.
"Partai lain juga melakukan hal itu. Jika PD juga melakukan hal itu terhadap
kadernya yang terindikasi korupsi, PD sama saja dengan partai lainnya dan
tidak ada beda sama sekali dengan partai lain yang menggunakan alasan
normatif untuk menutupi kadernya yang terindikasi korupsi," katanya
menegaskan.
Dengan keputusan itu, lanjut dia, artinya SBY telah menempatkan PD sebagai
partai biasa saja. Masyarakat akan melihat hasilnya bahwa partai baru yang
berkuasa tidak membangun budaya politik baru yang berbeda dengan budaya
politik selama ini.
"Ini menurut saya sangat mengkhawatirkan. Masa depan Demokrat sedang
dipertaruhkan. Padahal kalau kita melihat budaya politik Asia Timur itu jika
terindikasi saja, orangnya sudah mundur. Namun, budaya Indonesia, yang
terindikasi tidak mau mundur dan yang memegang kekuasaan juga tidak punya
budaya memundurkan," katanya. [TMA, Ant]
Nama Anas Urbaningrum belak
Anas Tak Mau Tanggapi Pidato SBY
Minggu, 5 Februari 2012 | 23:05
Anas Urbaningrum [google]
[SLEMAN] Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum menolak
mengomentari pernyataan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) bahwa kader partai yang berstatus tersangka akan
diberhentikan.
Ia juga tidak mau berkomentar ketika SBY meminta dirinya dan elite partai
lainnya untuk tidak tiarap tetapi berani memberikan penjelasan kepada publik
terkait persoalan yang melilit partai berlogo Mercy itu.
"Saya bersama kalian (pers, Red.) di sini (Sleman, Yogyakarta). Ini saya
diundang acara Mas Tris (Sutrisno Bachir)," kata Anas di Sleman, Yogyakarta,
Minggu (5/2).
Mengenai imbauan Ruhut Sitompul agar dirinya mundur, Anas menilai hal
tersebut sebagai pernyataan yang tidak serius dan tidak butuh tanggapan.
"Tidak perlu ditanggapi, tetapi ditanggapi dengan kerja, kerja, dan kerja.
Lebih baik dijawab dengan bekerja," katanya.
Hormati Hukum
Sementara itu, Anas Urbaningrum menegaskan, partainya menghormati proses
hukum terkait penetapan Angelina Sondakh dalam kasus suap Wisma Atlet oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Penetapan Angelina Sondakh sebagai tersangka merupakan kewenangan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika Angie membutuhkan penasihat hukum, kami
akan membantu untuk melakukan advokasi hukum," kata Anas.
Terkait dengan perkara hukum, menurut dia, sebaiknya tidak banyak
dikomentari, karena jika perkara hukum diberi komentar yang bermunculan
adalah opini-opini.
"Kami harapkan proses hukum bisa berjalan adil dan objektif sesuai koridor
hukum, dan tidak perlu didorong dengan beragam opini," katanya. [Ant/L-8]
angan menghiasi berbagai lembaran koran, internet, hingga siaran-siaran
radio dan televisi, karena terkait kasus suap pembangunan Wisma Atlet, yang
melibatkan mantan bendahara umum Mohammad Nazaruddin. Presiden SBY mengakui
itu.
"Disebut-sebut belakangan ini, perihal Ketua Umum Partai Demokrat Anas
Urbaningrum, bersalah atau tidak," kata Yudhoyono. "Inilah yang dari hari
ke hari selalu diramaikan, sehingga memiliki efek samping menurunnya
dukungan publik bagi Partai Demokrat," tambah dia seperti dirilis Antara,
Minggu.
Meski demikian, Yudhoyono menegaskan, proses hukum masih berjalan sehingga
dirinya menunggu tuntasnya proses hukum sebelum mengambil keputusan. Namun
bagi kader yang sudah ditetapkan menjadi tersangka, maka Yudhoyono
menambahkan yang bersangkutan pasti diberhentikan dari kepengurusan DPP.
"Jangankan tersangka, melanggar kode etik pun kita akan berikan sanksi.
Masyarakat bisa ikuti sanksi yang kami berikan," ujarnya.
Lagi-lagi publik menunggu kapan pernyataan SBY itu direalisasikan. Kapan
Angelina Sondakh diberhentikan dari pengurus partai. Kapan kader-kader
Partai Demokrat lainnya yang melanggar etika dan norma ditindak.
Karena sampai hari ini, nama-nama kader Partai Demokrat yang bermasalah
secara hukum dan melanggar etika dan norma, masih bebas berkeliaran. Mereka
tidak tersentuh hukum. Mereka tidak punya hati nurani untuk mundur karena
melanggar etika dan norma.
Karena itu, tidaklah heran kalau Irman Putra Sidin mengatakan, SBY seolah
menyerahkan nasib partai ke tangan KPK. Padahal secara politik dia bisa
membersihkan partai dari kader-kader bermasalah.
"Ini sangat tidak bagus untuk sistem kekuasaan kita, karena SBY tiba-tiba
ikut-ikutan , seolah-olah menjadikan KPK sebagai lembaga yang paling
"kabarra barra" atau raja yang menentukan," katanya. [SP/Gusti Lesek]
[Non-text portions of this message have been removed]
Kunjungi situs INTI-net
http://groups.yahoo.com/group/inti-net
Kunjungi Blog INTI-net
http://tionghoanet.blogspot.com/
Subscribe our Feeds :
http://feeds.feedburner.com/Tionghoanet
*Mohon tidak menyinggung perasaan, bebas tapi sopan, tidak memposting iklan*
